Dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka, salah satu caranya adalah dengan mengatur pembagian tanggung jawab antara pusat, daerah, dan satuan pendidikan.
Tanggung Jawab Pusat
- Menyediakan Panduan implementasi Kurikulum Merdeka
- Menyediakan buku teks utama
- Menyediakan perangkat ajar selain buku teks utama yang dapat langsung digunakan, dimodifikasi, atau dijadikan referensi
- Menyediakan sumber belajar dan pelatihan untuk pendidik dan tenaga kependidikan
- Melakukan advokasi dan pendampingan implementasi Kurikulum Merdeka
- Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala
Tanggung Jawab Daerah
- Menyusun dan menetapkan muatan lokal
- Memfasilitasi pengembangan perangkat ajar muatan lokal
- Menetapkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik muatan lokal
- Melaksanakan fasilitasi dan pendampingan implementasi Kurikulum Merdeka ke Satuan Pendidikan
- Memfasilitasi Pendidik dan kepala Satuan Pendidikan dalam mempelajari dan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
- Memfasilitasi Pendidik dan kepala Satuan Pendidikan dalam mengaktifkan komunitas belajar pada Satuan Pendidikan dan antarsatuan pendidikan
Tanggung Jawab Satuan Pendidikan
- Mengembangkan dan menetapkan Kurikulum Satuan Pendidikan berdasarkan kerangka dasar Kurikulum dan struktur Kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian
- Menyediakan layanan program kebutuhan khusus sesuai dengan kondisi Peserta Didik berkebutuhan khusus bagi sekolah yang menyelenggarakan layanan program kebutuhan khusus
- Melakukan refleksi, evaluasi dan perbaikan implementasi Kurikulum Satuan Pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
- Berpartisipasi aktif dalam komunitas belajar pada Satuan Pendidikan dan/atau antar Satuan Pendidikan
Implementasi Kurikulum Merdeka pada Satuan Pendidikan keagamaan (RA/MI/MTs/MA) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
Komentar
44 comments
Proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan guru sebagai pengelola proses pembelajaran yang siap dan akan dialami oleh peserta didik.
Dalam rangka upaya mendukung implementasi Kurikulum Merdeka, saya dapat memahami bahwa antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan masing-masing memiliki kewenangan sehingga pengorganisasian pembelajaran perlu diperbarui. Terima kasih ini mencerahkan saya dan sangat mebantu
Sesuai Tujuan Pembelajaran kita harus mengacu pada proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didikSebagai bentuk implementasi dari filosofi pembelajaran Ki Hadjar Dewantara yang berpusat pada peserta didik;
Untuk memastikan setiap peserta didik mendapatkan hak belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan;
Memberikan waktu yang cukup untuk peserta didik membangun dan meningkatkan kompetensi numerasi dan literasi.
Akhirnya kami bisa paham dan mengerti pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan satuan Pendidikan masing-masing sehingga tercipta apa yg dinamakan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Terimakasih
sangat membantu kepala satuan pendidikan tentang kurikulum merdeka untuk memetakan kewenangan yang dilakukan satuan pendidikan dengan pemerintah,untuk juga sebagai rambu-rambu apa yang harus di laksanakan oleh satuan pendidikan
Memudahkan kepalasekolah dalam menerapkan IKM karena ada rambu rambu yang disediakan
Cara satuan pendidikan mengatur pembelajaran muatan kurikulum dalam satu rentang waktu adalah dengan melakukan pengorganisasian pembelajaran yang mengatur beban belajar dalam struktur kurikulum, muatan mata pelajaran dan area belajar, pengaturan waktu belajar, serta proses pembelajaran. Guru melakukan tindakan dalam mempersiapkan proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien.
kurikulum merdeka merupakan upaya bagaimana potensi murid lebih tereksplor dan pembelajaran lebih berpusat pada murid (student center)
SInergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah merupakan sebuah keharusan untuk dilaksanakan demi mencapai mutu pendidikan terbaik di Indonesia. Hal ini diharapkan tidak hanya terjadi pada tataran teoritis, tetapi juga mencapai tataran paktisnya.
Kurikulum merdeka telah memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk merancang pengembangan kurikulum sesuai dengan situasi daerah masing-masing.
Patut diberi apresiasi atas kolaborasi yang luar biasa antara Pemerintah pusat dan pemerintah daerah,dalam dukungan terhadap implementasi kurikulum merdeka pada setiap satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Dengan adanya Kurikulum Merdeka, Murid diberi kemerdekaan untuk lebih leluasa belajar sesuai dengan kebutuhan murid itu sendiri. Guru diberi ruang lebih leluasa juga dalam hal mengembangkan dan mendesain perangkat ajar serta melaksanakan pembelajaran yang lebih berpihak pada murid.
Prinsip pengembangan kurikulum harus berpusat pada peserta didik, kontektual, esensial, akuntabe dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan
Untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka, pengorganisasian pembelajaran perlu diperbarui. Salah satu caranya adalah dengan mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan.
Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan memudahkan satuan pendidikan untuk mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum harus berpusat pada peserta didik, kontektual, esensial, akuntabe dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan memudahkan satuan pendidikan untuk mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum harus berpusat pada peserta didik, kontektual, esensial, akuntabel dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Porsi yang diberikan kepada satuan pendidikan cukup memberikan ruang bagi satuan pendidikan untuk merdeka dalam menggarap lkurikulum dan merdeka kepada murid-murid sebagai subjek belajar.
Pembaharuan kurikulum sangat penting untuk mengikuti perkembangan zaman
Satuan Pendidikan haruslah menyusun visi dan misi yang menekankan pada kepentingan murid yang selaras dengan kodrat alam dan zaman murid
Pada kurikulum merdeka perlu
Pembelajaran pada Kumer pd intinya kebutuhan murid menjadi perhatian
pembelajaran yang berpusat pada murid
Kerjasama antara pemerintah dan satuan Pendidikan sangat penting guna meningkatkan mutu pendidikan yang berpusat pada peserta didik dan sesuai dengan konteks lingkungan siswa berada
Kurikulum pemerintah mesti diadaptasi sesuai kondisi sekolah
Memang pengorganisasian pembelajaran yang diperbarui merupakan bagian integral dari kesuksesan implementasi Kurikulum Merdeka, karena mendukung pergeseran paradigma dari pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa dan memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan kurikulum ini.
Dengan adanya pengatura pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan memudahkan satuan pendidikan menentukan visi dan misi sekolahnya
Dengan adanya pengatura pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan memudahkan satuan pendidikan menentukan visi dan misi sekolahnya.
Akan tetapi, Kurikulum pemerintah mesti diadaptasi sesuai kondisi sekolah.
pemberian wewenang kepada satuan pendidikan memungkinkan guru untuk mengembangkan perangkat pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik di satuan pendidikan masing-masing
Kurikulum Merdeka bukan saja memberikan kesempatan kepada para pendidik untuk mengembangkan potensi dan kompetensi murid, tetapi tanpa mengesampingkan kepada nilai karakteristik dasar sebagai modal yang universal Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Jujur, Inovatif dll. Semoga Indonesia bisa lebih baik di masa yang akan datang.
Konsep Merdeka Mengajar menurut Ki Hajar Dewantara selaras Mendidik dengan Hati.
sangat sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, berhamba pada murid
Please sign in to leave a comment.